Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia tidak bisa terlepas dari berdirinya sebuah Bank Pertolongan Tabungan yang diprakarsai oleh Pamong Praja Patih R. Aria Wiria Atmaja bagi para priyayi yang ingin menyimpan uangnya agar tidak terjerat hutang oleh lintah darat. Hal ini terjadi pada tahun 1986. Selanjutnya, atas ide De Wolffvan Westerrode yang merupakan asisten resisten Belanda, bank tersebut kemudian diubah menjadi Bank Pertolongan, Tabungan, dan Pertanian. Hal ini dilakukan agar para petani juga terbantu. Selanjutnya, bank tersebut kemudian diubah menjadi Koperasi Kredit Padi. Akan tetapi, pada zaman pemerintahan Belanda, Koperasi Kredit Padi tidak berkembang karena belum ada sistem yang baik untuk menjalankan koperasi tersebut. Selain itu, Pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan beberapa kali peraturan yang justru membuat keberadaan koperasi menjadi semakin mundur.
Geliat koperasi di Indonesia mulai muncul kembali setelah Boedi Oetomo membuat beberapa peraturan untuk menyukseskan koperasi di Indonesia. Selain itu, Sarekat Islam yang dibentuk pada tahun 1927 juga bertujuan untuk membantu para pengusaha pribumi. Hingga, Partai Nasional Indonesia yang mempunyai semangat koperasi didirikan pada tahun 1929. Pada zaman pendudukan Jepang, koperasi yang ada justru digunakan untuk memeras rakyat. Kemudian, setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menyelenggarakan Kongres Koperasi di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947. Pada kongres tersebut, dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) dan ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.